Jakarta — Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026 di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis (14/5/2026). Forum nasional ini menjadi momentum strategis memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah besar BKPRMI dalam mendukung stabilitas nasional, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Mengusung tema “Pemuda Remaja Masjid sebagai Kekuatan Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketahanan Nasional dan Persatuan Indonesia”, Rapimnas dihadiri jajaran pengurus DPP BKPRMI, Ketua DPW BKPRMI, Ketua MPW, Direktur Wilayah LPPTKA-BKPRMI, serta Ketua Umum DPD BKPRMI se-Indonesia.
Salah satu momen penting dalam pembukaan Rapimnas adalah sambutan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang menyampaikan pidato panjang terkait arah pembangunan nasional, ketahanan pangan, hingga keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa remaja masjid memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan bangsa. Menurutnya, kekuatan moral dan nilai tauhid menjadi fondasi utama menjaga Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan global.
“Sebetulnya masa depan Indonesia itu ada di sini, ada di remaja masjid. Tapi syaratnya tauhidnya harus kuat,” ujarnya di hadapan peserta Rapimnas BKPRMI.

Ia juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya mengembalikan arah pembangunan nasional kepada cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurutnya, selama puluhan tahun Indonesia terlalu jauh masuk dalam sistem pasar bebas sehingga banyak sektor ekonomi rakyat kehilangan ruang hidup. Ia mencontohkan sektor pertanian, peternakan, hingga perdagangan desa yang kini dikuasai kelompok besar.
“Dulu petani punya sawah, peternakan itu usaha rakyat, warung-warung milik emak-emak hidup. Sekarang banyak yang berubah. Petani jadi buruh tani, warung rakyat kalah oleh modernisasi,” kata Zulhas.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan sejumlah langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram, penyederhanaan distribusi pupuk, hingga penghentian impor beras pada tahun 2025.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap petani dan masyarakat desa.
“Kalau kita impor beras, uang kita diberikan ke petani negara lain. Tapi kalau kita swasembada, maka petani Indonesia yang menikmati hasilnya,” tegasnya.
Ia menyebut keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras menjadi bukti bahwa negara mampu hadir untuk memperkuat kesejahteraan rakyat kecil apabila kebijakan berpihak secara nyata.
Selain sektor pangan, Zulhas juga menyoroti program pembangunan kampung nelayan, koperasi desa merah putih, hingga reformasi akses pembiayaan rakyat kecil agar lebih adil dan terjangkau.

Dalam pidatonya, ia turut mengajak BKPRMI menjadi kekuatan sosial yang ikut mengawal perjuangan ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.
“Saya berharap BKPRMI mengawal perjuangan ini. Remaja masjid jangan minder. Tuntut hak rakyat, kawal keadilan, dan perjuangkan kepentingan umat,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.
Rapimnas BKPRMI 2026 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan konsolidasi organisasi, penguatan program kaderisasi, pengembangan dakwah pemuda masjid, hingga perumusan rekomendasi strategis kebangsaan dan ketahanan sosial nasional.