Opini – Mengelola organisasi besar dengan struktur hingga ke tingkat akar rumput bukanlah tugas ringan. Kompleksitasnya bahkan kerap disandingkan dengan tata kelola sebuah negara. Tantangan inilah yang kini dihadapi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tengah berupaya memperkuat fondasi organisasi secara menyeluruh.
Sebagai organisasi kepemudaan berbasis masjid yang memiliki jaringan hingga ke tingkat desa, BKPRMI tidak cukup hanya mengandalkan semangat dakwah. Diperlukan sistem yang rapi, kepemimpinan yang kuat, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dalam konteks ini, peran kepengurusan tingkat provinsi menjadi sangat strategis sebagai barometer arah gerak organisasi.
Meski secara administratif kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing, secara fungsional pergerakan organisasi tidak boleh lepas dari supervisi dan arahan tingkat provinsi. Tanpa koordinasi yang solid, organisasi berpotensi berjalan tanpa arah yang seragam.
Ada empat pilar utama yang perlu menjadi perhatian dalam mengukur keberhasilan BKPRMI ke depan.
Pertama, kekuatan manajerial dan kaderisasi. Soliditas struktur hingga tingkat desa adalah harga mati. Program Latihan Mujahid Dakwah (LMD) harus terus digalakkan sebagai mesin regenerasi kader. Di sisi lain, tertib administrasi berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan seluruh lembaga memiliki legalitas dan akuntabilitas yang jelas.
Kedua, optimalisasi program unggulan. BKPRMI selama ini dikenal melalui pembinaan TKA/TPA melalui LPPTKA. Namun ke depan, pemuda masjid juga harus didorong menjadi mandiri secara ekonomi. Pengembangan unit usaha kreatif dan UMKM menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran pemuda tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi.
Ketiga, eksistensi dan pengaruh eksternal. BKPRMI harus tampil sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan kepemudaan. Respons cepat terhadap isu sosial dan kemanusiaan di daerah menjadi bukti nyata bahwa organisasi ini hadir dan relevan di tengah masyarakat.
Keempat, harmonisasi koordinatif. Sinkronisasi program antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus berjalan efektif tanpa tumpang tindih. Peran supervisi yang kuat dari tingkat provinsi menjadi kunci agar seluruh roda organisasi bergerak dalam satu visi yang sama.
Pada akhirnya, organisasi adalah instrumen perjuangan. Sebuah kaidah mengingatkan kita, “Al-haqqu bi laa nizhaamin, yaghlibuhul baathilu hin nizhaamin” — kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.
Karena itu, transformasi manajemen BKPRMI bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan. Dakwah pemuda masjid harus dikelola secara modern, sistematis, dan tangguh agar mampu menjawab tantangan zaman dan tetap menjadi garda terdepan dalam membina umat.
