MATARAM, NTB – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi dialog keagamaan bersama berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Atqia Universitas Nahdlatul Ulama NTB ini menjadi ruang strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah dan elemen umat.
Forum tersebut menegaskan pentingnya posisi ormas Islam sebagai mitra aktif pemerintah, tidak hanya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga dalam membantu sosialisasi kebijakan pertanahan dan tata ruang agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPW BKPRMI NTB, H. Jamaludin, ST, yang hadir bersama Sekretaris Umum Ustadz Mustaqim, menyampaikan apresiasi atas pelibatan ormas dalam dialog kebijakan tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk pengakuan konkret terhadap peran pemuda remaja masjid di daerah yang dikenal sebagai “Provinsi Seribu Masjid”.
“Ini menjadi momentum penting bagi kami. Keterlibatan BKPRMI menunjukkan bahwa pemerintah melihat peran strategis pemuda masjid dalam pembangunan,” ungkap Jamaludin.
Dialog tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang menjadi dasar penguatan sinergi ke depan. Pertama, ormas Islam didorong untuk terus berperan sebagai sarana pembinaan umat, khususnya dalam memperkuat akidah, ibadah, akhlak, serta peningkatan wawasan keilmuan masyarakat.
Kedua, pembahasan difokuskan pada penyelesaian persoalan agraria melalui pendekatan sosial dan kultural. Pemerintah mendorong penyelesaian konflik pertanahan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.
Ketiga, dibangun komitmen kemitraan strategis antara pemerintah dan ormas Islam sebagai penghubung komunikasi yang efektif antara kebijakan negara dan kebutuhan riil masyarakat, guna meminimalkan potensi konflik di lapangan.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan agraria yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan melalui pelibatan aktif masyarakat sipil.
Bagi NTB, langkah ini dinilai sangat relevan mengingat karakter masyarakatnya yang religius. Peran tokoh agama dan ormas Islam menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.
