PERNYATAAN SIKAP DPP BKPRMI: MENJAGA MARWAH PESANTREN, MELINDUNGI SANTRIWATI, DAN MENEGAKKAN HUKUM SECARA BERKEADILAN

Terkait Penggeledahan Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penggerebekan dan penggeledahan di Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an, khusus santriwati, di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diberitakan berkaitan dengan pencarian seorang buronan yang merupakan mantan narapidana terorisme.

Sebagai organisasi gerakan kader dakwah dan pembinaan pemuda remaja masjid di seluruh Indonesia, BKPRMI memandang bahwa penegakan hukum, perlindungan terhadap santri, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penjagaan kehormatan lembaga pendidikan Islam merupakan prinsip yang harus berjalan beriringan.

Kami menegaskan bahwa tidak ada lembaga pendidikan yang kebal hukum, tetapi tidak boleh pula ada tindakan penegakan hukum yang mengabaikan hak asasi manusia, prosedur hukum, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan.

Berdasarkan prinsip tersebut, DPP BKPRMI menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.

1. Menyampaikan Keprihatinan dan Solidaritas terhadap Santriwati

DPP BKPRMI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penggeledahan di lingkungan Pondok Pesantren Ma’had Hamalatul Qur’an, khususnya karena lembaga tersebut merupakan tempat pendidikan dan pembinaan santriwati.

Kami memberikan perhatian serius terhadap berbagai keterangan yang berkembang mengenai proses penggeledahan, pemeriksaan santriwati, serta dugaan tindakan yang dinilai berlebihan dan berpotensi menimbulkan ketakutan atau trauma psikologis.

Dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh. Hak, keselamatan, kehormatan, serta kondisi psikologis santriwati harus menjadi perhatian utama semua pihak.

Santriwati adalah generasi penerus bangsa yang sedang menempuh pendidikan agama. Mereka berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan, dan perlakuan yang bermartabat.

2. Mendesak Klarifikasi Terbuka dan Transparan dari Kepolisian

DPP BKPRMI meminta Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Tengah, untuk memberikan penjelasan secara terbuka, proporsional, dan komprehensif mengenai peristiwa tersebut.

Klarifikasi perlu mencakup dasar hukum penggeledahan, tujuan operasi, prosedur yang dijalankan, proses pemeriksaan terhadap santriwati dan pengurus pesantren, serta dasar hukum penyitaan barang apabila dilakukan.

Penjelasan ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, tidak terjebak dalam spekulasi, dan dapat memahami duduk perkara berdasarkan fakta.

BKPRMI menghormati kewenangan aparat dalam mencari buronan dan menindak setiap dugaan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dengan mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

3. Meminta Propam Memeriksa Dugaan Pelanggaran Prosedur

DPP BKPRMI mendukung langkah pemeriksaan yang objektif, independen sesuai mekanisme yang berlaku, dan transparan terhadap setiap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan aparat yang tidak proporsional dalam peristiwa tersebut.

Kami meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menindaklanjuti laporan dan keterangan yang disampaikan pihak pesantren maupun pihak terkait lainnya.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, BKPRMI meminta agar petugas yang terbukti melanggar ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Sebaliknya, setiap penilaian terhadap tindakan aparat juga harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

4. Menjamin Perlindungan Khusus bagi Santriwati dan Anak di Bawah Umur

DPP BKPRMI menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan penegakan hukum di lingkungan pendidikan.

Kami meminta agar setiap santriwati yang menjalani pemeriksaan memperoleh perlakuan yang manusiawi, pendampingan yang diperlukan, serta perlindungan terhadap privasi dan kondisi psikologisnya.

Apabila terdapat santriwati di bawah umur, seluruh proses harus memperhatikan ketentuan perlindungan anak dan prosedur pemeriksaan yang sesuai.

Tidak boleh ada intimidasi, penghinaan, kekerasan, ataupun tindakan yang merendahkan martabat santri apabila hal tersebut terbukti terjadi.

Kami juga mengimbau masyarakat dan media agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, atau informasi pribadi santriwati yang dapat merugikan masa depan pendidikan dan kehidupan sosial mereka.

Keselamatan dan masa depan santriwati tidak boleh menjadi korban dari proses penegakan hukum.

5. Menolak Stigmatisasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Islam

DPP BKPRMI mengingatkan seluruh pihak agar tidak menggeneralisasi peristiwa hukum yang melibatkan individu tertentu menjadi tuduhan terhadap seluruh pesantren, santri, ustaz, ustazah, atau komunitas pendidikan Islam.

Pesantren merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa dan memiliki kontribusi besar dalam pendidikan agama, pembentukan karakter, penguatan moral, serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Karena itu, setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban masing-masing pihak, bukan berdasarkan prasangka terhadap identitas keagamaan atau lembaga pendidikan tertentu.

Jika terdapat individu yang terbukti terlibat dalam tindak pidana, proses hukum harus dijalankan terhadap pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum.

Namun, tindakan individu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskreditkan seluruh lembaga pesantren.

Kami mengajak masyarakat menjaga suasana tetap kondusif, menghormati proses hukum, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

6. Meminta Kementerian Agama dan Lembaga Terkait Memberikan Pendampingan

DPP BKPRMI meminta Kementerian Agama, pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama setempat, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk memberikan perhatian dan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.

Pendampingan tersebut diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak santriwati, keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar, pemulihan psikologis apabila dibutuhkan, serta komunikasi yang baik antara pihak pesantren, orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Kami juga mendorong dialog yang konstruktif antara aparat kepolisian dan pengelola pesantren guna mencegah kesalahpahaman serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik ketika proses penegakan hukum harus dilakukan di lingkungan pendidikan.

7. Menegaskan Komitmen BKPRMI terhadap Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin dan Indonesia yang Berkeadilan

BKPRMI menegaskan komitmennya untuk terus membina pemuda remaja masjid, santri, dan generasi muda Islam agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cinta tanah air, menghormati hukum, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Kami menolak segala bentuk terorisme, kekerasan, dan tindakan melawan hukum. Pada saat yang sama, kami menolak tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, serta segala bentuk pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia.

Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara tegas berdasarkan hukum, profesional, dan terukur. Upaya tersebut juga perlu disertai pendekatan pencegahan, pendidikan, pembinaan, dan penguatan kehidupan keagamaan yang damai.

Kami meyakini bahwa keamanan nasional dan penghormatan terhadap kebebasan beragama serta hak asasi manusia bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru menjadi fondasi bagi tegaknya negara hukum dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai.

PENUTUP

DPP BKPRMI mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, pengelola pesantren, tokoh masyarakat, dan media massa, untuk menyikapi peristiwa ini secara bijaksana, objektif, dan bertanggung jawab.

Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap santriwati, keberlangsungan pendidikan, serta kehormatan lembaga pesantren.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada para santri, para guru, para pengasuh pesantren, dan seluruh masyarakat Indonesia serta membimbing bangsa ini menuju kehidupan yang aman, damai, adil, dan bermartabat.

Tegakkan hukum tanpa kesewenang-wenangan. Lindungi santri tanpa diskriminasi. Jaga pesantren sebagai bagian dari kekuatan moral bangsa.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 31 Oktober 2026

DEWAN PENGURUS PUSAT
BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (DPP BKPRMI)

H. Nanang Mubarok, SHI., M.Sos.
Ketua Umum

Jailani Dalimunte, SH
Sekretaris Jenderal