Jakarta — Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026 yang digelar oleh BKPRMI di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada 14 Mei 2026, menghadirkan berbagai narasumber nasional dalam rangka memperkuat peran pemuda dan remaja masjid sebagai kekuatan sosial bangsa. Mengusung tema “Pemuda Remaja Masjid sebagai Kekuatan Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketahanan Nasional dan Persatuan Indonesia”, kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus BKPRMI dari tingkat pusat, wilayah, hingga daerah se-Indonesia.
Salah satu materi strategis dalam Rapimnas tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan tema “Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Peran Pemuda dan Remaja Masjid”.
Dalam pemaparannya, Rinardi menyampaikan salam hormat dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Gupta Rudin, sekaligus menegaskan bahwa kehadiran KP2MI di Rapimnas BKPRMI menjadi awal kerja sama strategis antara pemerintah dan organisasi kepemudaan masjid dalam mengedukasi masyarakat terkait migrasi kerja yang aman dan prosedural.
“BKPRMI memiliki jaringan pemuda dan remaja masjid yang sangat dekat dengan masyarakat desa. Sementara mayoritas pekerja migran Indonesia berasal dari desa-desa. Karena itu, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait peluang kerja ke luar negeri,” ujar Rinardi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian P2MI memiliki mandat memastikan seluruh proses migrasi tenaga kerja berjalan aman, resmi, tercatat, dan terlindungi. Menurutnya, isu pekerja migran tidak cukup dibahas saat seseorang sudah berada di luar negeri, melainkan harus dimulai sejak masyarakat mempertimbangkan bekerja di luar negeri.
Rinardi juga menyoroti maraknya kasus warga Indonesia yang terjebak jaringan penipuan daring dan judi online di luar negeri akibat berangkat secara nonprosedural, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja.
“Setiap hari tim kami di Bandara Soekarno-Hatta menahan lebih dari sembilan hingga sepuluh orang yang hendak berangkat ilegal. Namun sering kali kami justru dimarahi karena mereka merasa memiliki paspor dan tiket resmi. Padahal mereka akan masuk ke pekerjaan ilegal dan berisiko tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, celah bebas visa antarnegara ASEAN sering dimanfaatkan oknum tertentu untuk memberangkatkan masyarakat secara ilegal. Karena itu, peran BKPRMI dinilai sangat penting sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mendeteksi serta mencegah praktik penempatan pekerja migran nonprosedural.
Selain aspek pelindungan, Rinardi juga memaparkan besarnya kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut nilai remitansi pekerja migran pada tahun 2025 mencapai Rp288 triliun dan terus meningkat sekitar 20–30 persen setiap tahun.
“Remitansi pekerja migran menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara, bahkan jauh di atas migas. Ini menunjukkan bahwa bekerja di luar negeri adalah pilihan sah yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat apabila dilakukan secara benar dan profesional,” jelasnya.
Rinardi menambahkan, bonus demografi Indonesia menjadi peluang besar untuk menyiapkan generasi muda bekerja di luar negeri secara kompeten melalui penguatan keterampilan, bahasa, dan sertifikasi keahlian.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong agar nota kesepahaman antara KP2MI dan BKPRMI segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah teknis di daerah, termasuk penentuan wilayah prioritas, program pilot project, mekanisme pengawasan sosial, hingga penguatan edukasi keluarga pekerja migran.
“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di penandatanganan saja, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
